Menteri Agama: Aturan Pencegahan Penodaan Agama Masih Relevan

JAKARTA,LANDAKPOST.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai aturan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama masih rele...




JAKARTA,LANDAKPOST.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai aturan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Ia mengeluarkan argumentasi itu menyusul dorongan sejumlah antropolog kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkaji Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS 1965.


Lukman berkata, peraturan yang diteken presiden pertama Soekarno itu melarang setiap orang menodai agama apapun. Ia merujuk pernyataannya pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 atas uji materi beleid tersebut.



"Undang-undang itu lahir dengan prinsip pokok, agama tidak boleh dinistakan oleh siapapun juga. MK menyebut undang-undang itu masih sangat relevan untuk konteks keindonesiaan," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1).



Lukman menuturkan, penetapan presiden tersebut harus dilihat sebagai alat pencegah penodaan agama, bukan sebagai instrumen menghukum individu.



"Harus dimaknai, bahwa ajaran agama tidak boleh disimpangi dan mencegah menimbulkan kerawanan sosial," kata dia. 


Senin kemarin, beberapa antropolog yang bertemu Jokowi. Mereka mengeluh Penetapan Presiden 1/PNPS 1965 tidak efektif melindungi aliran kepercayaan yang dianut kelompok masyarakat tertentu. 


Sebaliknya, mereka menilai peraturan itu justru menjadi alat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan dengan dalih penistaan agama.



Antropolog Yando Zakaria mengatakan, penetapan presiden tentang pencegahan penodaan agama dan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dikaji ulang. 



"Yang harus dilihat, penistaan itu multitafsir. Kalau sudah merusak, itu bukan penistaan tapi kriminal," ucapnya. 



Tahun 2010, MK menyatakan Penetapan Presiden 1/PNPS 1965 tidak bertentangan dengan konstitusi. Majelis hakim sepakat, pencabutan aturan itu berpotensi menimbilkan anarki di tengah masyarakat.



Sementara pada 2013, MK juga menolak permohonan uji materi pasal 156 KUHP. MK menyebut ancaman pidana yang diatur pada pasal itu tidak dapat dipisahkan dari Penetapan Presiden 1/PNPS 1965 dan bersifat ultimum remidium. (CNNI)




COMMENTS

Name

Budaya,4,Ekonomi,3,Headline,15,Hukum,28,internasional,34,Kalbar,264,Kesehatan,10,Landak,268,Nasional,53,Olah Raga,25,Pendidikan,2,Politik,61,
ltr
item
LANDAK Post: Menteri Agama: Aturan Pencegahan Penodaan Agama Masih Relevan
Menteri Agama: Aturan Pencegahan Penodaan Agama Masih Relevan
https://2.bp.blogspot.com/-3Y0ElEgPLl8/WH3j2nyDxGI/AAAAAAAAAH0/WFapTA4OKOcV-9ssprRr3CX9ykNzk2m_gCLcB/s320/3a6bc7d4-6a4c-4dde-8a1e-fef0c8c9a5a6_169.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-3Y0ElEgPLl8/WH3j2nyDxGI/AAAAAAAAAH0/WFapTA4OKOcV-9ssprRr3CX9ykNzk2m_gCLcB/s72-c/3a6bc7d4-6a4c-4dde-8a1e-fef0c8c9a5a6_169.jpg
LANDAK Post
http://www.landakpost.com/2017/01/menteri-agama-aturan-pencegahan.html
http://www.landakpost.com/
http://www.landakpost.com/
http://www.landakpost.com/2017/01/menteri-agama-aturan-pencegahan.html
true
6237246854241968861
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy