KMN Lima Tahun Bupati Landak Torehkan Prestasi, Lasarus: Incumbent Prioritas, yang Lain Harap Antre!

KMN menerima tanda pengakuan sekaligus pengharhaan atas salah satu capaiannya meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah. Sumber gambar: KMN.


Bupati  Landak periode 2017 - 2022 Karolin Margret Natasa (KMN) telah menjalani lima tahun masa jabatannya sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Landak.

Apa yang menjadi ukuran capaian suatu periode pemerintahan? Tentu saja, aja!

Ukuran dan capaian

Dalam konteks pembangunan suatu daerah, terutama kabupaten seperti Landak, capaian sebagai kinerja menjadi ukurannya. Ada indikator-indikator yang  menjadi ukuran capaian itu. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, juga sarana prasarana, selain indeks pembangunan manusia (IPM).

Capaian bukan sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan cerminan dari seberapa efektif dan efisien pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan, terutama di tingkat daerah.

Penting untuk memahami bahwa capaian tidak hanya mencakup aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Artinya, bukan hanya seberapa besar proyek yang telah direalisasikan, tetapi sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Suatu rekor capaian yang berkualitas mencerminkan keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan daerah, khususnya di kabupaten Landak, berperan sentral dalam menentukan arah pembangunan. Bupati, sebagai pemimpin eksekutif, menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan semua sektor dan memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai dengan baik.

Capaian kinerja

Di pihak lain, penting untuk diingat bahwa sistem pemerintahan yang baik juga memerlukan keterlibatan semua stakeholder, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai sebuah sistem, suatu pemerintahan berjalan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

Dalam  capaian sebagai kinerja, beberapa hal yang berikut ini menjadi indikatornya:

1. Partisipasi Masyarakat:

Masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi dapat meningkatkan kualitas capaian.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Menjaga transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan proyek pembangunan, serta memastikan akuntabilitas pemerintah, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap capaian yang dicapai.

3. Pendidikan dan Keterampilan:

Investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

4. Pemanfaatan Teknologi:

Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan memantau capaian pembangunan secara real-time.

5. Keberlanjutan Lingkungan:

Memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

Dengan menggali potensi-potensi ini dan mengimplementasikannya dengan baik, capaian sebagai kinerja di kabupaten Landak dapat berkembang secara positif, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan daerah tersebut secara keseluruhan.

Disematkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Selama periode memimpin Kabupaten Landak (2017 - 2022), pencapaian yang paling mencolok adalah konsistensi KMN dalam mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah. 

Ini satu dari sekian capaian KMN. Selengkapnya bisa menyimak dengan saksama Laporan Pertanggungjawabannya mengakhiri sesi pertama KMN sebagai bupati Landak. 

Salah satu indikator

Memang salah satu indikator, tetapi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah. 

Hal ini menjadi pencapaian yang luar biasa dan mengesankan, mengingat betapa pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Predikat WTP adalah bukti konkret dari kesungguhan hati dan tindakan Pemerintah Kabupaten Landak dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola keuangan daerah dengan baik. 

Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah diaudit dan dinilai oleh auditor independen dan memenuhi semua kriteria akuntansi yang berlaku. Ini menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar-standar akuntansi pemerintahan.

Pencapaian predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Namun, lebih dari sekadar sebuah prestasi administratif, Karolin memahami bahwa predikat WTP harus memberikan dampak yang nyata pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah harus menghasilkan pertumbuhan dan kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selama masa jabatannya, KMN telah memfokuskan upaya pembangunan pada berbagai sektor yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. 

KMN telah menginisiasi program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Landak. 

Inisiatif ini mencerminkan visinya bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik seharusnya digunakan untuk memajukan wilayahnya.

Penting untuk mencatat bahwa pencapaian predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Selama lima tahun memimpin Landak, Karolin telah bekerja keras untuk menjadikan Kabupaten Landak sebagai tempat yang lebih baik untuk hidup, bekerja, dan berinvestasi. Inisiatif-inisiatif ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Predikat Opini WTP yang secara konsisten diperoleh oleh Karolin selama lima tahun kepemimpinannya menjadi bukti nyata bahwa pemerintahannya memiliki komitmen yang kuat untuk transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini juga memberikan dorongan positif bagi potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak.

Dengan mencapai WTP dalam laporan keuangan daerah, Karolin membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Kepala daerah telah memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemerintah memiliki dampak positif yang nyata bagi warga Landak, dan inilah yang menjadikan masa jabatannya sebagai Bupati Landak yang luar biasa.

Incumbent prioritas, yang lain ngantre

"Incumbent prioritas, yang lain ngantre," demikian ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus, mengingatkan. 

Pernyataan Lasarus mencerminkan pentingnya prinsip hierarki dalam politik partai yang umumnya diterapkan dalam banyak partai politik di Indonesia, di mana incumbent atau petahana mendapatkan prioritas dalam pencalonan kembali.

Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus, yang juga merupakan tokoh penting dalam DPD PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa keputusan ini sudah menjadi aturan dalam partai. 

Menurut Ketua DPD PDI-P Kalimantan Barat, hal ini harus dilaksanakan, kecuali jika incumbent yang bersangkutan menolak maju lagi. Bagi Lasarus, ini adalah aspek penting dalam politik partai, dan aturan partai tersebut menggarisbawahi pentingnya memberikan kesempatan kepada petahana untuk mempertahankan jabatannya.

Prinsip incumbent prioritas merupakan suatu sistem yang mendukung kontinuitas kepemimpinan, terutama jika kinerja petahana dianggap baik oleh partai dan pemilih. Hal ini menjamin stabilitas dan keberlanjutan dalam pembangunan dan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

Lasarus juga mengingatkan bahwa bagi yang tidak menjadi incumbent, mereka harus bersikap sabar dan menunggu giliran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa partai memiliki aturan dan prosedur yang harus diikuti, dan semua anggota partai diharapkan untuk tunduk pada keputusan dan mekanisme internal.

Lasarus: Incumbent prioritas

Lasarus juga menegaskan bahwa jika ada yang tidak puas dengan aturan tersebut, mereka memiliki opsi untuk keluar dari partai dan mencari "perahu baru." 

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya hak individu dalam politik, di mana setiap anggota partai memiliki kebebasan untuk memilih partai yang sesuai dengan nilai dan aspirasi mereka.

Dengan demikian, pernyataan Lasarus mencerminkan pentingnya prinsip hierarki dan ketaatan terhadap aturan partai dalam politik partai di Indonesia. Sembari mengakui pentingnya kebebasan individu untuk memilih jalannya sendiri jika merasa tidak puas atau tidak sejalan dengan aturan partai yang ada.


(Rangkaya Bada)

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url