Warga Landak Tolak Keras Transmigrasi dan Desak Pelibatan Masyarakat Adat dalam RPJMN 2025–2029

Warga Landak demo, menolak keras Transmigrasi sebab Program top-down ini bentuk semena-mena Negara pada Warga Dayak.Ist.

Warga Landak, Kalimantan Barat, menolak keras Program Transmigrasi. Transmigrasi selama ini buruk, sebab menafikan masyarakat yang mewarisi wilayah, menimbulkan masalah sosial, dan bentuk semena-mena Negara pada warga Dayak.

Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kabupaten Landak secara tegas menolak program transmigrasi ke Kalimantan Barat dan mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat adat Dayak dalam penyusunan RPJMN 2025–2029.

Seruan ini disampaikan dalam siaran pers resmi pada Kamis, 18 Juli 2024.

Ancaman Terhadap Identitas Dayak di Pulau Borneo

Aliansi menyatakan bahwa transmigrasi dan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal berpotensi memicu konflik horizontal serta mengancam identitas kultural Dayak, yang merupakan penduduk asli dan pewaris sah Pulau Borneo.

Baca Menjaga Warisan dalam Keberagaman Alam dan Budaya Binua Landak

“Pembangunan seharusnya berpijak pada kepentingan masyarakat lokal, bukan meminggirkan kami di tanah sendiri,” tegas juru bicara Aliansi dalam wawancara dengan Kompas.

Evaluasi Program Pembangunan dan Stop Transmigrasi

Aliansi mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan yang selama ini berjalan, terutama yang mengabaikan hak hidup dan partisipasi aktif masyarakat adat. 

Baca Krisantus, Wagub Kalbar, Geram pada Perusahaan di Kalbar : “Nyari Uang di Sini, Kontribusi Nol”

Warga Dayak Landal menolak keras program transmigrasi dan menuntut penghentian pembangunan eksploitatif di wilayah adat.

Desakan Partisipasi dalam RPJMN 2025–2029

Poin utama dalam pernyataan sikap Aliansi adalah pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Mereka menyampaikan peringatan keras:

“Jika program transmigrasi ini tetap dipaksakan, kami akan menggunakan semua jalur yakni advokasi, akademik, sosial, hingga gerakan massa,” demikian para pendemo menyerukan ekspresi mereka.

Pembangunan Inklusif, Bukan Represif

Aliansi juga mendorong pemerintah agar lebih fokus membangun desa-desa tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. 

Baca Landak: Mayoritas Kristen, IPM Sedang, dan Identitas Dayak yang Kuat

Warga Dayak Landak menegaskan bahwa tanah bagi masyarakat adat bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan nilai spiritual dan sejarah panjang Dayak.

Pernyataan sikap ini merupakan alarm sosial dan sinyal politik dari masyarakat Dayak bahwa mereka tengah menghadapi tekanan struktural dan kebijakan yang tidak berpihak. 

Dayak menuntut negara untuk hadir sebagai pelindung hak konstitusional, bukan sebagai pemaksa kebijakan yang sepihak. Ketidakadilan perlakuan Negara pada warga Dayak, harus segera dihentikan.

-- Rangkaya Bada