Pemekaran Wilayah Berpotensi Akselerasi Pembangunan: Contoh Kabupaten Landak

Landak contoh pemekaran wilayah dengan akselerasi pembangunan yang nyata. Ist.

Oleh Rangkaya Bada

Di banyak daerah, pemekaran wilayah sering dipandang dengan curiga. Ia dituduh sekadar memindahkan papan nama, memperbanyak jabatan, atau membebani anggaran negara. Namun, pengalaman lapangan tidak selalu sesederhana itu. 

Di Kalimantan Barat, Kabupaten Landak menghadirkan cerita yang lebih bernuansa: tentang jarak yang dipangkas, negara yang terasa lebih dekat, dan pembangunan yang perlahan menemukan ritmenya sendiri.

Landak adalah salah satu contoh bagaimana pintu itu dibuka, lalu diupayakan agar tidak kembali tertutup.

Ketika Negara Terasa Terlalu Jauh

Sebelum menjadi kabupaten sendiri, wilayah Landak berada dalam bayang-bayang kabupaten induk yang wilayahnya sangat luas. 

Baca Landak: Potensi Kabupaten dengan Mayoritas Dayak Katolik di Kalimantan Barat

Bagi warga di desa-desa pedalaman, mengurus administrasi bukan sekadar soal waktu, melainkan soal biaya, tenaga, bahkan keberanian. Jalan darat belum seluruhnya memadai, transportasi terbatas, dan layanan publik terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

Dalam situasi seperti itu, negara hadir sebagai konsep abstrak. Ia ada dalam pidato, tetapi jarang terasa dalam praktik. Pemekaran Kabupaten Landak pada 1999 menjadi semacam upaya “memendekkan jarak” itu. 

Ngabang ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten, bukan karena ia kota besar, tetapi karena posisinya yang strategis untuk melayani wilayah sekitar.

Pemekaran membawa perubahan psikologis yang sering luput dari statistik. Warga mulai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah daerah tidak lagi sekadar nama, tetapi wajah-wajah yang dikenal. 

Dalam politik lokal, kedekatan semacam ini penting. Ia membangun kepercayaan, sesuatu yang tidak bisa diukur hanya dengan angka pertumbuhan ekonomi.

Pelayanan Publik yang Lebih Membumi

Salah satu dampak paling nyata dari pemekaran Landak terlihat pada pelayanan publik. Pemerintah kabupaten memiliki ruang lebih luas untuk menentukan prioritasnya sendiri. Jalan-jalan penghubung antar-kecamatan mulai diperbaiki, puskesmas dibangun lebih dekat ke permukiman warga, sekolah-sekolah dasar menjangkau desa yang sebelumnya terisolasi.

Baca Landak : Asal Usul dan Berbagai Maknanya

Pemekaran juga mendorong pembentukan kecamatan dan desa baru. Langkah ini sering disalahpahami sebagai sekadar penambahan struktur birokrasi. Padahal, di wilayah seperti Landak, pemekaran kecamatan berarti memperpendek jarak antara warga dan layanan dasar. Aparat desa dan kecamatan lebih mengenal medan, budaya, dan persoalan masyarakatnya.

Perbaikan ini memang tidak selalu spektakuler. Tidak ada lonjakan dramatis yang langsung mengubah wajah daerah. Namun, pembangunan jarang bekerja dengan cara itu. Ia bergerak pelan, melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten. 

Dalam dua dekade terakhir, kualitas hidup masyarakat Landak perlahan meningkat, tercermin dari perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Ekonomi Lokal dan Harapan dari Pinggiran

Pemekaran wilayah memberi peluang bagi ekonomi lokal untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Kabupaten Landak tidak dibangun sebagai pusat industri besar, melainkan sebagai wilayah yang bertumpu pada pertanian, perkebunan rakyat, dan sumber daya alam yang dikelola masyarakat. 

Dengan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dapat merancang kebijakan yang lebih selaras dengan realitas ini.

Pasar-pasar rakyat kembali hidup. UMKM berbasis desa mulai mendapat ruang. Aktivitas ekonomi tidak lagi seluruhnya mengalir ke pusat-pusat lama, tetapi berputar di wilayah sendiri. Bagi masyarakat, ini berarti peluang kerja yang lebih dekat dengan rumah, tanpa harus meninggalkan tanah dan komunitasnya.

Namun, di sinilah tantangan muncul. Landak, seperti banyak daerah lain di Kalimantan Barat, berada di persimpangan antara pembangunan dan eksploitasi. Tekanan dari industri ekstraktif, ekspansi perkebunan skala besar, dan pembukaan lahan selalu mengintai.

 Pemekaran memberi kewenangan lebih besar, tetapi juga tanggung jawab moral yang lebih berat: menjaga agar pembangunan tidak meminggirkan masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup.

Pelajaran dari Landak: Pemekaran Bukan Tujuan Akhir

Pengalaman Kabupaten Landak menunjukkan bahwa pemekaran bukanlah garis finis, melainkan garis start. Setelah daerah baru terbentuk, pekerjaan justru semakin berat. Pemerintah daerah dituntut membangun kapasitas birokrasi, mengelola anggaran dengan disiplin, serta menjaga agar kekuasaan lokal tidak jatuh ke dalam politik jangka pendek.

Baca Kabupaten Landak : Karakteristik Geografis dan Tanah Permukaan

Pemekaran juga menuntut kesabaran. Hasilnya tidak bisa diukur dalam satu atau dua tahun. Ia membutuhkan konsistensi lintas kepemimpinan dan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa itu, pemekaran berisiko menjadi proyek administratif yang kehilangan makna sosialnya.

Landak memberi pelajaran penting: pemekaran dapat mempercepat pembangunan jika ia dijalankan sebagai upaya mendekatkan negara kepada warga, bukan sekadar memperbanyak struktur. Ia bekerja ketika kebijakan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, menghormati konteks budaya lokal, dan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Pemekaran wilayah untuk menghadirkan negara

Di tengah perdebatan nasional tentang moratorium pemekaran daerah, pengalaman Kabupaten Landak layak dibaca dengan kacamata yang lebih tenang. Ia tidak sempurna, tetapi menawarkan bukti bahwa pemekaran bisa menjadi jalan menuju pembangunan yang lebih adil, jika dikelola dengan visi dan integritas.

Baca Landak: Jumlah Desa Maju Naik, Jumlah Desa Tertinggal Turun

Pemekaran bukan soal menambah daerah baru di peta. Ia soal menghadirkan negara dalam jarak yang bisa dijangkau warga. 

Di Landak, negara itu tidak datang dengan janji besar, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang perlahan mengubah kehidupan sehari-hari. Dan dalam pembangunan, sering kali perubahan semacam itulah yang paling bertahan lama.