Panglima Jilah Bukan tak Simpan Risau pada IKN

Jadi, no point of return! --tidak ada titik untuk surut kembali ke titik nadir. Ia telah final. Tinggal diimplementasikan, dan diteruskan oleh entah siapa nanti presiden RI terpilih pasca 2024.

Baca KMN Lima Tahun Bupati Landak Torehkan Prestasi, Lasarus: Incumbent Prioritas, Yang Lain Harap Antre!

Undang-undang tersebut  mengatur berbagai aspek terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, termasuk rencana, implementasi, dan peraturan lainnya terkait proses pemindahan.

Panglima Dayak berpengaruh

Sebagai pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), entitas suatu organisasi Dayak paling berpengaruh saat ini, apa pandangan Panglima Jilah (PJ) tentang Ibu Kota Negara (IKN)?

Menurut para penulis buku biografi yang mewawancarainya (2022), inilah pandangan PJ pada IKN. Pemimpin pasukan merah dengan anggota hampir setengah juta itu mencemaskan deforestasi.

Panglima Jilah merasa bahwa Dayak di akar rumput memerlukan perlindungan dan pembelaan agar keberadaan mereka dan alam Kalimantan tetap terjaga dan berkelanjutan.

Panglima Jilah terkait Ibu Kota Negara (IKN) terletak pada kekhawatirannya atas dampak pemindahan tersebut pada penduduk asli Kalimantan dan lingkungannya. 

Meskipun tidak memiliki kepentingan pribadi terkait proyek atau keuntungan dari IKN, ia merasa gelisah karena perasaannya terhadap eksistensi penduduk asli Kalimantan dan alamnya.

Panglima Jilah memahami bahwa Implementasi Kebijakan Nasional (IKN) memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika dilaksanakan dengan benar. 

Prihatin dengan sejumlah masalah

Di pihak lain, Jilan juga sangat prihatin dengan sejumlah masalah yang mengancam keberlanjutan alam Kalimantan dan kesejahteraan penduduk asli Dayak. 

Untuk mengatasi kerisauannya, Panglima Jilah merasa perlu untuk mengembangkan rencana tindakan yang konkret.

Baca Lasarus : Bu Karol sebagai Incumbent Prioritas Maju Lagi di Pilbup Landak

PJ dapat mempertimbangkan untuk membentuk kelompok pemantau independen yang terdiri dari ahli lingkungan, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat setempat. Kelompok ini akan bertugas memantau pelaksanaan IKN, memastikan bahwa tujuannya dipenuhi, dan melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang.

Sang pemimpin TBBR dapat menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan yang memiliki pengalaman dalam melawan deforestasi dan eksploitasi hutan. Bersama-sama, mereka dapat bekerja untuk melindungi hutan Kalimantan dan penduduk asli Dayak dari dampak negatif industri pertambangan dan perkebunan sawit.

Meningkatkan kesadaran masyarakat

Panglima Jilah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli Kalimantan dan lingkungan mereka. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, diskusi, seminar, dan media sosial untuk mendapatkan dukungan lebih luas dalam upaya melindungi hutan dan keadilan sosial.

Selain mengambil tindakan keras, Panglima Jilah juga bisa mencoba berdialog dengan perusahaan pertambangan dan industri yang terlibat. Mungkin ada peluang untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan penduduk lokal.

Baca Desa Mandiri Di Kabupaten Landak Makin Meningkat

Panglima Jilah dan pasukan TBR dapat bekerja sama dengan ahli hukum untuk memahami hak-hak hukum yang dimiliki oleh penduduk asli Kalimantan dan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan diberlakukan.

Mendukung penduduk asli Dayak

Mendukung penduduk asli Dayak dalam mengembangkan keterampilan dan peluang ekonomi mereka sendiri, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan besar. Hal ini juga dapat membantu mengurangi ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh mereka.

Pemimpin TBBR menjalin kemitraan, memobilisasi dukungan masyarakat, dan terus memantau pelaksanaan IKN secara ketat untuk mencapai tujuan menjaga alam Kalimantan dan kesejahteraan penduduk asli Dayak. 

Baca Ladang dan Sistem Pertanian Organik (SPO) Manusia Landak Masa ke Masa

Melalui upaya yang berkelanjutan dan terorganisir, ia dapat menjadi suara yang kuat dalam melindungi lingkungan dan keadilan sosial di wilayah tersebut.

Apa kerisauan PJ terkait IKN

Apa kerisauan PJ terkait IKN?

Hal itu dikupas tuntas pada biografinya khusus satu bab. Yakni ancaman deforestasi. 

Baca Pitalis Mawardi, Ph.D, Meneliti Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Adat Naik Dango

Pembaca bisa pesan langsung jika ingin tahu detail, dan mengingini bukunya. 

Namun, hal itu telah dijawab oleh Jokowi. Tinggal dikawal saja. Masih terlalu dini untuk menilainya saat ini, sebab belum cukup data untuk menilainya.

(Alam Senja)