Cornelis Gunakan Masa Reses untuk Edukasi Warga Kalbar
Cornelis gunakan Masa Reses untuk edukasi warga Kalbar. Ist. |
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat I, Dr. H.C. Cornelis, memanfaatkan masa reses dengan turun langsung ke berbagai desa di Kalimantan Barat.
Politisi senior dari PDI Perjuangan itu melakukan pendampingan
masyarakat, menyampaikan edukasi tentang ketahanan pangan, kesehatan ibu
dan anak, pelestarian lingkungan, serta isu-isu sosial yang kini mulai marak di
daerah.
Baca Cornelis: Perintah Ketua Umum Mendukung Pemerintah adalah Ujud Sinergi Legislatif dan Eksekutif
"Masa reses saya manfaatkan untuk mendekatkan diri ke masyarakat dan memberikan edukasi langsung di lapangan. Salah satunya terkait lahan pertanian. Saya tekankan bahwa bila tanah dibiarkan tidak digarap selama dua tahun, maka berdasarkan regulasi yang berlaku, lahan tersebut bisa saja diambil alih oleh pemerintah," ujar Cornelis di hadapan warga saat berdialog di desa-desa Kabupaten Landak hari ini.
Cornelis menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah secara produktif merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia mendorong warga agar tidak membiarkan lahan tidur, tetapi mengolahnya secara mandiri, atau bekerja sama dalam kelompok tani dan koperasi.
"Jangan biarkan tanah kosong. Sekarang negara fokus pada kedaulatan pangan. Ini kesempatan. Kalau masyarakat serius, maka pemerintah juga siap bantu melalui program-program pertanian," tambahnya.
Kesehatan Ibu dan Anak, Isu Sosial, dan Asta Cita Prabowo
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan nasional, Cornelis juga memberi perhatian serius pada sektor sosial dan kesehatan masyarakat. Ia mengadakan penyuluhan ringan bersama kelompok ibu-ibu muda, mengingatkan mereka pentingnya memperhatikan pola asuh dan gizi anak sejak dini.
"Agar ibu-ibu muda rajin mengurus bayinya dan memberikan makanan yang bergizi tinggi protein. Jangan hanya makanan cepat saji. Itu tidak cukup untuk tumbuh kembang anak," ujarnya dengan nada serius.
Cornelis menegaskan bahwa stunting dan gizi buruk masih
menjadi persoalan nyata di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, peran
ibu sangat sentral dalam menciptakan generasi sehat dan cerdas, dan oleh sebab
itu perlu terus didampingi dan diberi pengetahuan praktis.
Ia juga tak lupa menyampaikan isu lingkungan, terutama pentingnya menjaga hutan dan sumber daya alam sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menghadapi perubahan iklim. "Hutan itu paru-paru kita. Kalau tidak dijaga, kita sendiri yang akan rugi ke depan. Banjir, kekeringan, dan krisis air bersih sudah mulai kita rasakan," tegas Cornelis.
Semua edukasi dan pendampingan yang dilakukan, menurut Cornelis, merupakan bagian dari pelaksanaan visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, sebagai wakil rakyat, dirinya bertugas memastikan bahwa program pemerintah pusat benar-benar dipahami dan diterapkan di daerah.
Apa yang dilakukan Cornelis selama masa Reses ini, sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP agar setiap kader partai mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
"Apa yang saya lakukan ini bagian dari Asta Cita
Presiden Prabowo. Kita semua punya tugas untuk menjaga ketahanan pangan,
mendorong kesehatan keluarga, menjaga lingkungan, dan ikut serta dalam
pembangunan nasional," katanya.
Di akhir kunjungannya, Cornelis juga menyinggung fenomena sosial yang tengah berkembang, yakni meningkatnya kasus pencurian buah sawit di beberapa daerah. Ia menekankan bahwa persoalan ini sudah masuk ranah hukum dan tidak bisa dianggap sepele.
"Masalah ini harus ditangani serius. Kita perlu duduk bersama, baik warga maupun perusahaan, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi tetap harus ingat, mencuri itu tetap salah di mata hukum. Ini masalah sosial yang perlu solusi komprehensif," jelasnya.
Cornelis berharap pendekatan edukatif seperti ini bisa terus dilanjutkan, baik oleh anggota legislatif maupun pemerintah daerah. Ia menilai bahwa pendampingan langsung kepada masyarakat jauh lebih efektif dalam menyampaikan pesan pembangunan dan membangun kesadaran kolektif.
"Kalau
kita tidak turun, kita tidak tahu masalah rakyat. Dan kalau tidak tahu, kita
tidak bisa buat kebijakan yang tepat," tutupnya.
X-5/ Tim Landakpost.