Cornelis Cek Kesiapan Energi Jawa Timur Jelang Lebaran

 Cornelis melakukan cek terkait kesiapan Energi di Jawa Timur Jelang Lebaran. Dokpri.

Dalam kunjungan tersebut, Cornelis bersama tim Komisi XII DPR bertemu sejumlah pemangku kepentingan energi, termasuk pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, PT PLN (Persero), serta PT Pertamina Patra Niaga. 

Pertemuan berlangsung di Surabaya dengan fokus utama pada kesiapan sistem energi menghadapi lonjakan konsumsi saat Lebaran.

Menurut Cornelis, pengawasan ini merupakan langkah antisipatif agar masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan tenang. 

“Setiap tahun Idulfitri selalu diikuti peningkatan konsumsi energi. Karena itu kami ingin memastikan sistem berjalan baik, dari pembangkit listrik hingga distribusi BBM dan LPG,” ujarnya setelah berdiskusi dengan manajemen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur.

Jawa Timur dalam Peta Energi Nasional

Provinsi Jawa Timur memiliki posisi penting dalam sistem energi nasional. Wilayah ini terhubung dengan jaringan interkoneksi listrik Jawa–Madura–Bali (Jamali), yang memasok kebutuhan listrik bagi jutaan pelanggan di Pulau Jawa dan Bali.

Bukan hanya sebagai wilayah konsumsi, Jawa Timur juga berperan sebagai salah satu pusat produksi listrik. Sejumlah pembangkit berkapasitas besar beroperasi di provinsi ini dan menjadi bagian dari jaringan transmisi yang menyokong sistem kelistrikan nasional.

Dengan populasi yang melampaui 40 juta jiwa, permintaan energi di provinsi ini diperkirakan meningkat signifikan selama musim mudik. Selain aktivitas warga setempat, arus kedatangan pemudik dari berbagai kota besar juga akan menambah tekanan terhadap sistem energi.

Cornelis menekankan pentingnya kesiapan teknis di seluruh lini infrastruktur kelistrikan. Ia meminta PLN memastikan pembangkit, gardu induk, hingga jaringan transmisi berada dalam kondisi optimal.

“Gangguan di titik strategis Jawa Timur dapat memengaruhi sistem Jamali secara luas. Karena itu pengawasan teknis harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi pemadaman besar,” kata Cornelis.

Ia juga meminta operator listrik melakukan simulasi beban puncak serta menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik selama masa libur panjang.

Distribusi BBM dan LPG Dipantau

Selain sektor kelistrikan, perhatian DPR juga tertuju pada distribusi bahan bakar minyak dan LPG. Jawa Timur merupakan salah satu simpul penting distribusi energi untuk kawasan timur Pulau Jawa dan wilayah kepulauan sekitarnya.

Terminal bahan bakar di provinsi ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menopang pasokan energi bagi Bali dan sebagian wilayah Nusa Tenggara. Infrastruktur distribusi tersebut juga berperan dalam menyediakan avtur bagi sejumlah bandara utama.

Lonjakan mobilitas kendaraan selama musim mudik hampir selalu diikuti peningkatan tajam konsumsi BBM. Tanpa manajemen distribusi yang baik, kondisi ini berpotensi memicu antrean panjang atau kekosongan pasokan di beberapa daerah.

Karena itu Cornelis meminta PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan jalur distribusi serta menambah cadangan stok di titik-titik strategis, terutama di sepanjang jalur mudik utama.

“Permintaan BBM saat mudik biasanya melampaui konsumsi harian normal. Distribusi harus diatur secara cermat agar pasokan tetap tersedia di setiap daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi erat antara perusahaan energi dan pemerintah daerah guna memantau pergerakan konsumsi selama periode libur.

Pengawasan Subsidi Energi

Sebagai anggota Badan Anggaran DPR, Cornelis turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai subsidi BBM dan LPG harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menurut dia, lonjakan konsumsi selama Lebaran berpotensi membuka celah penyimpangan distribusi jika tidak diawasi secara ketat. Oleh sebab itu, ia meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Hal yang sama berlaku untuk distribusi LPG ukuran tiga kilogram yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

“Kuota subsidi sudah ditetapkan dalam APBN. Penyalurannya harus dijaga agar benar-benar dinikmati masyarakat kecil,” kata Cornelis.

Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi LPG bersubsidi kerap menjadi sorotan karena adanya praktik penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Cornelis menilai pengawasan di lapangan dan sistem pelacakan distribusi harus diperkuat untuk menutup peluang tersebut.

Antisipasi Gangguan Energi Saat Mudik

Kunjungan kerja Komisi XII ditutup dengan rapat koordinasi antara DPR, regulator energi, dan perusahaan BUMN yang mengelola sektor listrik serta migas. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan gangguan pasokan energi selama musim mudik.

Sejumlah skenario mitigasi turut disiapkan, mulai dari penambahan cadangan energi, peningkatan patroli jaringan listrik, hingga penempatan stok BBM di wilayah dengan mobilitas tinggi.

Selain itu, para pemangku kepentingan juga membahas sistem komunikasi cepat untuk merespons gangguan distribusi di lapangan.

Cornelis menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan energi selama periode Lebaran.

“Yang penting masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik dengan tenang. Listrik harus tetap menyala, bahan bakar tersedia, dan distribusi berjalan lancar,” ujar Cornelis.

Dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat setiap tahun, sektor energi dituntut semakin adaptif terhadap perubahan pola konsumsi. 

Pemerintah dan DPR berharap pengawasan sejak dini dapat meminimalkan potensi gangguan pasokan selama perayaan Idulfitri. (X-5)