Parlemen RI Bergejolak: Cornelis Semprot SKK Migas, Bongkar Dugaan Korupsi Fantastis Rp 900 Triliun di Pertamina

Cornelis, kedua dari kiri, anggota DPR-RI Dapil I Kalbar "manas" di parlemen, menuntut dituntaskannya Kasus Mega-Korupsi Pertamina. Sumber gambar: Youtube.

🌍 LANDAK POST | LANDAK: Suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI mendadak memanas saat Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Cornelis, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). 

Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ESDM dan pimpinan SKK Migas, Cornelis menyuarakan kekecewaan dan kemarahan publik atas lemahnya pengawasan terhadap Pertamina, menyusul terkuaknya dugaan mega korupsi senilai Rp 900 triliun.

Menurut Cornelis, angka kerugian tersebut bukan sekadar persoalan teknis atau administrasi semata, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola perusahaan pelat merah sekaliber Pertamina. 

“SKK Migas ini fungsi pengawasannya di mana? Kalau tidak bisa mengontrol, ngapain dibentuk? Ini negara sedang dirampok terang-terangan, nilainya bukan ratusan miliar, tapi triliunan! Ini kejahatan terhadap negara, ini pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar Cornelis lantang, disambut riuh suasana tegang di ruang sidang.

Pusaran Skandal: Petinggi Pertamina Diamankan KPK

Sumber-sumber internal KPK mengungkap bahwa sejumlah pejabat tinggi Pertamina telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional di sektor energi. Kasus ini mencakup pengadaan barang dan jasa migas, kontrak kerja sama eksplorasi dan produksi dengan mitra asing dan domestik, serta manipulasi data produksi dan pembiayaan.

Tim penyidik KPK menemukan adanya indikasi aliran dana dalam jumlah sangat besar ke rekening pribadi sejumlah pejabat, serta ke rekening perusahaan fiktif yang diduga digunakan sebagai kendaraan pencucian uang hasil korupsi. 

Beberapa transaksi mencurigakan bahkan melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri, yang memperkuat dugaan bahwa praktik ini telah berlangsung sistematis dan terstruktur selama bertahun-tahun.

“Potensi kerugian negara yang kami identifikasi mencapai sekitar Rp 900 triliun. Ini adalah salah satu kasus dengan skala terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia,” ungkap seorang pejabat KPK yang enggan disebutkan namanya karena alasan penyidikan yang masih berlangsung.

Cornelis: SKK Migas Gagal, Patut Dievaluasi Menyeluruh

Tak berhenti pada kritik terhadap Pertamina, Cornelis juga menyoroti kelemahan SKK Migas sebagai lembaga pengawas yang seharusnya menjadi garda depan dalam memastikan akuntabilitas sektor migas nasional. Ia menilai SKK Migas justru menjadi institusi yang pasif dan terkesan membiarkan berbagai penyimpangan terjadi tanpa tindak lanjut yang tegas.

“Kalau SKK Migas cuma jadi penonton, lalu siapa yang kita harapkan menjaga hulu migas kita? Jangan-jangan, diamnya selama ini karena sudah masuk angin. Kalau ada indikasi pembiaran atau keterlibatan, maka ini bukan hanya soal kelalaian, tapi bisa masuk ke pidana,” ujar Cornelis tajam.

Ia mendesak Presiden RI untuk segera memerintahkan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh kontrak dan kerja sama bisnis Pertamina, khususnya yang melibatkan pihak ketiga dari luar negeri. 

“Ini harus dibuka seterang-terangnya, jangan sampai rakyat hanya dengar kabar burung, sementara uang mereka dikuras habis oleh elit yang bersekongkol,” tegasnya.

Desakan Reformasi Total dan Pemanggilan Pejabat Terkait

Cornelis tak sendiri. Beberapa anggota Komisi VII dari lintas fraksi turut menyuarakan dukungan atas desakan reformasi besar-besaran di tubuh Pertamina dan SKK Migas. Mereka meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala SKK Migas segera dipanggil ke DPR untuk memberikan klarifikasi di depan publik. 

Selain itu, DPR juga mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mendalami kasus ini secara lebih komprehensif.

“Reformasi tata kelola BUMN energi tidak bisa ditunda lagi. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan uang negara hilang tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jika perlu, kami minta Presiden ambil alih langsung evaluasi manajemen Pertamina,” kata seorang anggota dewan lainnya.

Kalimantan Hanya Dapat Sisa, Sumber Daya Disedot Tanpa Imbal Balik

Dalam konteks ini, Cornelis juga menyinggung ketimpangan pembangunan yang dialami oleh daerah penghasil migas, khususnya Kalimantan. Ia menggarisbawahi ironi bahwa daerah yang menyumbang triliunan rupiah dari sumber daya alamnya justru kerap mendapat anggaran dan infrastruktur yang minim.

“Bayangkan, Kalimantan ini menyetor triliunan ke kas negara, tapi yang kembali ke daerah hanya recehan. Rakyat kita di pedalaman masih susah air bersih, jalan rusak, listrik belum menyala di banyak desa. Ini ketidakadilan struktural yang sudah lama berlangsung,” ujar Cornelis.

Arah Kasus: Skandal yang Tak Akan Redup dalam Waktu Dekat

Kasus korupsi besar ini diyakini akan menjadi peristiwa hukum dan politik yang berkepanjangan. Selain mengguncang kepercayaan publik terhadap BUMN dan SKK Migas, kasus ini juga menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Banyak pihak mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan tidak tebang pilih.

Sementara itu, publik berharap agar hasil penyelidikan dan persidangan nantinya benar-benar membuka tabir jaringan korupsi yang telah membajak sektor energi nasional selama ini.

“Ini momentum bersih-bersih. Kita tidak boleh ragu,” pungkas Cornelis.

X-5/ Landakpost.com